JawaPos.com - Kebijakan jlan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menuari pro kontra. Sejumlah kalangan keberatan jika harus mengeluarkan kocek saat melintas di jalan ibu kota.
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi. Dirinya menganggap jika ERP diterapkan akan menjadi beban bagi dirinya. Menurutnya jalan itu adalah salah satu hak rakyat.
"ERP itu beban tersendiri buat saya, seharusnya tidak ada jalan berbayar. Pemerintah harusnya memberikan layanan kepada masyarakat tanpa adanya beban untuk masyarakat" tegas Abdurrahman, Sabtu (8/9).
Kendati demikian, dilihat dari segi keuntungan, menurut Suhaimi akan memberikan pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta. "Keuntungan ERP itu ada income ke APBD. Akan tetapi law enforcementnya harus dikaji kembali, karena untuk pendapatan daerah bukan hanya itu, seharusnya pemerintah mengembangkan pemasukan daerah bukan dengan membebani rakyat" jelasnya.
Suhaimi menuturkan dibandingkan dengan ERP, dirinya lebih memilih kebijakan ganjil genap. Dengan catatan pemerintah harus maksimalkan pelayanan terhadap transportasi massal.
"Buat saya, ganjil-genap lebih menguntungkan. Jalan jadi lancar, dengan catatan pemerintah harus memaksimalkan transportasi massal" pungkasnya.
Seperti diketahui, gerbang ERP terlihat berdiri di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dekat Istana Negara atau tepatnya kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerbang tersebut merupakan yang ketiga dipasang untuk uji coba pelaksanaan jalan berbayar itu.
Sebelumnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah melakukan uji coba ERP dan memasang dua gerbang di Jalan Sudirman dan Jalan Rasuna Said. Namun di kedua lokasi itu gerbang ERP di Jalan Sudirman sudah tidak terlihat lagi.
(dik/JPC)
https://www.jawapos.com/read/2018/09/08/241581/jalan-berbayar-anggota-dprd-dki-beban-bagi-saya
0 Response to "Jalan Berbayar, Anggota DPRD DKI: Beban Bagi Saya"
Posting Komentar