PPK-PPS Kabupaten Malang Belum Digaji, PDI Perjuangan Siap Advokasi

JawaPos.com - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Malang yang bertugas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tak kunjung menerima gaji sejak tiga bulan terakhir.

Dana operasional yang seharusnya diberikan, sejak lima bulan ke belakang juga tak kunjung diterima. Hal ini memantik reaksi dari PDI Perjuangan sebagai salah satu partai kontestan Pemilu.

"Selama ini, sebagai partai politik kami bermitra dengan PPK dan PPS. Menyikapi kabar yang beredar ini, kami menyatakan siap untuk memberikan advokasi agar membantu menuntut hak mereka," kata Zulham Akhmad Mubarrok, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Jumat (14/9).

PPK dan PPS, kata Zulham, memiliki peran penting dalam suksesnya pesta demokrasi. Apalagi, mereka berada di lini terdepan karena harus berhadapan dengan data dan proses kerja strategis di level desa dan kecamatan.

Zulham khawatir, keterlambatan penggajian akan membawa dampak pada suksesnya pesta demokrasi. Pasalnya, bisa jadi PPK dan PPS enggan bekerja karena permasalahan gaji.

"Anggarannya ada, jadi Pemerintah Kabupaten Malang dan Provinsi harus taktis menyikapi kondisi ini," bebernya.

Honor pada Pemilu 2019, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kendati tidak besar, untuk Ketua PPS memperoleh Rp 900 ribu dan Rp 850 ribu bagi anggota. angka tersebut, lebih besar dari gaji PPS pada Pilgub Jatim lalu. Dimana honornya sebesar Rp 720 ribu untuk ketua dan anggota Rp 680 ribu.

Zulham mengaku tak habis pikir, kenapa sampai terjadi keterlambatan pencairan honor dan operasional untuk PPK dan PPS. Karena pengelolaan anggaran saat Pemilu 2019, merupakan kewenangan KPU Kabupaten langsung yang sebelumnya waktu Pilgub menjadi kewenangan provinsi.

"Heran kalau anggaran di kelola oleh KPU Kabupaten mengaturnya kan mudah, tapi kok telat, lantas problemnya ada dimana?" tanya Zulham.

(tik/JPC)

Let's block ads! (Why?)

https://www.jawapos.com/read/2018/09/14/243131/ppk-pps-kabupaten-malang-belum-digaji-pdi-perjuangan-siap-advokasi