Tanah di DKI Banyak yang Belum Bersertifikat

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih banyak tanah di Jakarta yang belum bersertifikat. Tahun ini dianggarkan Rp 120 miliar untuk sertifikasi. Pihaknya bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pematokan untuk memastikan batas tanah antara milik pemerintah dan warga.

"Kita alokasikan Rp 120 miliar untuk program sertifikasi. Tapi ini hanya bisa berjalan jika data-data tentang tanah itu lengkap," kata Anies di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Jakarta Timur, Selasa (4/9).

Diharapkan ke depan semua lahan di Jakarta bisa bersertifikat, sehingga jelas kepemilikannya. Selain itu juga warga lebih tertib administrasi khususnya di bidang pertanahan. "Ini momen sebenarnya punya implikasi besar karena masalah tanah paling mendasar bagi kehidupan kita apalagi di perkotaan. Gerakan ini akan punya implikasi panjang sekali," kata Anies.

Maka, pihaknya dari Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta segera melakukan pengukuran terhadap aset Pemerintah di Jakarta. Sehingga, dapat menyusun petanya dan mendaftarkan hak-hak tanah.

"Sementara untuk aset milik warga, pemasangan tanda batas ini juga mendukung upaya sertifikasi lahan warga, apalagi di Jakarta ini harga tanah begitu mahal," terangnya.

Anies mengatakan warga yang mempunyai tanah di Jakarta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menata dan memberikan kepastian atas aset yang dimiliki yaitu dengan adanya sertifikat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Achmad Firdaus pun menyampaikan setidaknya ada 332.655 bidang tanah warga yang akan dibuatkan sertifikat oleh BPN DKI Jakarta.

Firdaus telah memastikan Pemprov DKI sudah memberikan dana hibah kepada BPN DKI untuk melakukan sertifikasi bidang tanah itu. Sebagai informasi, aset DKI Jakarta yang sudah bersertifikat baru 49 persen atau 2.895 dari 5.822 bidang tanah. Sisanya, 2.927 bidang tanah belum bersertifikat.

"Jadi dengan kegiatan ini kita pasang tanda batas aset masyarakat Jakarta di 6 wilayah kabupaten dan kota. Serta pemasangan tanda batas aset Pemprov DKI lainnya," tandas Firdaus.

(rgm/JPC)

Let's block ads! (Why?)

https://www.jawapos.com/read/2018/09/04/240427/tanah-di-dki-banyak-yang-belum-bersertifikat