JawaPos.com - Surabaya akan menjadi tuan rumah perhelatan United City and Local Goverment Asia Pacific (UCLG ASPAC) pada 11 hingga 15 Agustus mendatang. Acara tersebut akan diisi diskusi pertukaran ide pembangunan antar pemerintah daerah dari negara Asia Pasifik.
Perhelatan tersebut, akan digelar di gedung Dyandra Convention Hall. Sebanyak 800 delegasi dari 50 negara dan pemerintah daerah di Indonesia akan hadir. Rencananya, Wakil Presiden RI Yusuf Kalla juga turut hadir.
Kasubag Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya, Yanuar Hermawan mengatakan, ada sejumlah keunggulan di Surabaya yang akan menjadi bahan diskusi. Salah satunya, fasilitas public space yang tersebar di sejumlah wilayah Surabaya.
"Ya, bukannya sombong. Salah satu alasan Surabaya terpilih jadi tuan rumah itu karena punya public space. Ruang terbuka yang dapat dinikmati semua orang," kata Yanuar kepada JawaPos.com, Senin (30/7).
Selain public space, ada aspek unggulan lain yang akan diangkat saat perhelatan UCLG ASPAC. Misalnya, predikat Surabaya sebagai kota layak anak dan wilayah perkampungannya yang tertata rapi.
"Kampung itu dapat menjadi nilai tambah. Karena, bagi sejumlah negara maju di Asia Pasifik, kampung itu sesuatu yang unik dan jarang ada," kata Yanuar.
Di sisi lain, soal ide apa dan dari negara mana yang akan diambil pihak Surabaya, Yanuar tidak berkomentar. Dia beralasan, pembahasan saat perhelatan UCLG, akan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan kota (Bapeko) Surabaya.
"Intinya, sharing based practice. Jadi, kalau ada ide dari pemda negara mana, asal dapat diaplikasikan di Surabaya, ya bisa saja akan digarap. Karena, sekali lagi masalah perbedaan latar belakang sosial budaya antar negara," katanya.
Sementar itu, Policy Supervisor UCLG ASPAC, Marcelino Fandi mengatakan, ada isu yang juga akan dibahas selain fasilitas perkotaan. Salah satunya, soal keterbatasan APBD untuk pembangunan kota juga akan dibahas.
Menurutnya, ibukota sekelas Surabaya perlu melakukan pembatasan terhadap warga pendatang. Surabaya, lanjutnya, perlu menerapkan zonasi dan menetapkan prosentase jumlah warga pendatang.
Prosentasenya, disesuaikan berdasarkan dua faktor. Yakni, dengan kekuatan APBD dan kemauan pemerintah kotanya dalam melakukan pengembangan di sektor tertentu.
Selain itu, dengan aturan zonasi dan pembatasan anggaran, kemungkinan munculnya masalah sosial masyarakat akan mudah dihindari. Contohnya, masalah gelandangan, anak jalanan, dan kriminalitas.
"Jadi, perlu juga anggaran pada APBD yang dialokasikan khusus bagi warga pendatang dari luar Surabaya. Sehingga, tidak akan menjadi beban bagi pemerintah kotanya," kata Marcelino.
(HDR/JPC)
https://www.jawapos.com/read/2018/07/30/231882/uclg-aspac-sebut-surabaya-perlu-batasi-warga-pendatang
0 Response to "UCLG ASPAC Sebut Surabaya Perlu Batasi Warga Pendatang"
Posting Komentar