Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ronny Amril mengatakan, sebelum menjadi seorang jukir maka seseorang itu harus dibina terlebih dahulu. Itu lantaran yang dipungut merupakan retribusi daerah bukan upeti.
"Kita ngambil retribusi loh, bukan upeti. Masyarakat menggunakan fasilitasnya kemudian membayar Rp 2 ribu. Retribusi ini kepentingannya untuk penyelenggara negara juga. Jadi seorang jukir juga harus punya kemampuan untuk melayani," tegas Ronny Amril kepada JawaPos.com, Rabu (18/4).
Maraknya pungutan liar oleh jukir ini tentunya membuat masyarakat merasa terganggu dan resah. Wakil rakyat dari fraksi partai Golkar ini menduga masih ada beberapa lokasi lain yang dimintai tarif parkir di luar aturan Perda Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2009 itu.
Ia juga menyatakan bahwa pungutan tarif parkir ini merupakan tanggung jawab dari Dishub Kota Pekanbaru. Untuk itu, Dishub diminta segera melakukan evaluasi.
"Ini tanggung jawab pemerintah dalam hal ini UPTD Dishub. Jadi jangan main-main dalam parkir ini karena ini termasuk PAD. Momen ini harus dijadikan momen untuk mengevaluasi permasalahan parkir terkait target PAD dan SDM," ucapnya.
Sekedar informasi, seorang wanita bernama Rustika Afrianingsih merasa emosi lantaran diminta tarif parkir sebesar Rp 25 ribu oleh juru parkir. Pengalamannya itu diabadikannya melalui sebuah video yang kemudian diunggah di dalam akun Facebook-nya pada Senin (16/4) sekitar pukul 19.21 WIB lalu.
Tampak dalam video berdurasi 34 detik tersebut, Rustika pengendara roda empat dimintai tarif parkir sebesar Rp 25 ribu saat memarkirkan mobilnya di Jalan Jenderal Sudirman depan Ramayana, Pekanbaru, Riau.
Sempat terjadi perdebatan antara pengendara dengan dua orang jukir. Pengendara bertanya mengapa tarifnya sangat mahal namun dijawab jukir yang menggunakan atribut parkir tersebut bahwa ia menyetorkan uang itu kepada Dishub.
(ica/JPC)
0 Response to "DPRD Pekanbaru: Kita Ambil Retribusi Bukan Upeti"
Posting Komentar