Artinya secara statistik, angka pelaporan LHKPN di Sumsel masih jauh dari kata ideal. Hal ini tidak sebanding antara perwujudan pemerintahan yang bersih dengan kesadaran penyelenggara negara.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai menggelar Rapat Koordinasi di Griya Agung Palembang, Rabu (4/4). "Ya, berdasarkan data tersebut kami melihat bahwa kesadaran penyelenggara negara masih sangat rendah," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan dari Gubernur, bupati dan wali kota se-Sumsel untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel.
"Karena itu, kami menggelar koordinasi ini agar penyelenggara negara komitmen untuk membantu terwujudnya hal tersebut," ujarnya.
Dirinya menambahkan, Sumsel termasuk 10 provinsi yang tahun ini menjadi upaya pencegahan korupsi. Mengingat, sejak tahun 2016 hingga akhir 2017 unit koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK telah melakukan upaya pencegahan di 24 provinsi.
"Kami harap masyarakat juga ikut membantu dalam pengawasan," tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengapresiasi tindakan yang sudah dilakukan KPK terkait rencana aksi dan target ke depan untuk menjadikan Pemerintahan yang lebih bersih.
Tapi kembali lagi ke pribadi manusianya. Apakah masih ingin melanggar atau tidak. "Saya akan awasi bersama KPK," katanya.
Dengan pengawasan ini penyelenggara negara tidak perlu takut dalam bekerja, apalagi jika tidak bersalah. "Kalau tidak bersalah kenapa harus takut. Yang takut itu jika bersalah," tutupnya.
(lim/JPC)
0 Response to "Kepatuhan LHKPN Sumsel Masih Rendah"
Posting Komentar