Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly saat memberikan wejangan pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kanwil Kemenkumham Sumbar di Padang, Senin (2/4).
Menurut Nasrul, pembangunan Lapas baru dengan pengamanan ketat di Kepulauan Mentawai diyakini mampu menjadi solusi, untuk mengatasi kelebihan kapasitas yang sering memicu munculnya keributan di sejumlah Lapas.
"Untuk penyediaan lahannya, kami siap membantu Kementerian Hukum dan HAM. Kami tunggu surat dari Kanwil Kemenkumham Sumbar terkait berapa luas lahan yang dibutuhkan," jelas Wakil Gubernur Sumbar di hadapan Yasonna Laoly.
Jika kelak rencana ini terwujudkan, Lapas yang diwacanakan di Mentawai akan menjadi Lapas terbesar kedua di Indonesia. Dengan kata lain, luas bangunan yang akan disiapkan mampu menjadi tempat pengalihan narapidana Lapas yang telah mengalami kelebihan kapasitas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyambut baik wacana tersebut. Menurutnya, ide pembangunan Lapas di pulau-pulau terluar dan terpencil memang telah digagas oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
Yasonna berpendapat, gagasan pembangunan Lapas di pulau terluar, terpencil, dan jauh dari pantai-pantai besar serta daerah berpenduduk perlu lebih dimatangkan, terutama untuk pelaku tindak-tindak pidana besar.
"Kalau memang ada tanah di Mentawai, pikiran untuk membangun Lapas seperti itu perlu dimatangkan. Memang di Nusakambangan kita sudah bangun Lapas baru super ketat. Tapi Nusakambangan sudah mulai dekat dengan pantai akibat adanya sedimentasi tanah," katanya.
(rcc/JPC)
0 Response to "Wacana Pembangunan Lapas Mentawai Menguat"
Posting Komentar