Sisanya, masih Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Kondisi tersebut membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku kaget dan memberi catatan untuk Kota Padang.
"Saya kaget dan prihatin. Kok di Padang masih ada SMP yang ujian nasionalnya pakai kertas. Saya harap, kedepannya ditingkatkan," terang Muhadjir yang hadir meresmikan gedung baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kota Padang, Kamis (26/4).
Muhadjir berharap, perubahan nomenklatur dan kewenangan pengelolaan antara SD, SMP, dan SMA kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak menurunkan kepedulian pemerintah daerah melakukan pembenahan fasilitas sekolah.
Memang lanjutnya, melalui Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pengelolaan SMA/SMK resmi dilimpahkan ke Provinsi. Namun, jangan sampai hal itu dijadikan alasan untuk saling melempar tanggungjawab. Terutama dalam geliat pembangunan pendidikan.
"Saya dengar, dilapangan hal itu kerap dijadikan masalah. Padahal, itu secara nomenklatur saja. Satu sama lain masih bisa saling back up. Jangan terlalu ekstrem memahami otonomi ini," jelas Muhadjir.
Ia menerangkan, sebetulnya alokasi anggaran bagi daerah untuk menyediakan sarana prasarana termasuk komputer untuk pelaksanaan UNBK, sudah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Dengan begitu, mestinya daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan jumlah sekolah yang bisa menjalankan UNBK.
"Tapi, dituntut juga kesadaran tinggi daerah untuk mengoptimalkan dana dan tambahan dari APBD. Dan hal itu tentu lahir dari kemauan Pemda," beber Muhadjir.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengklaim, sumber pendanaan pembangunan di Sumbar tidak sepenuhnya bisa mengandalkan APBD Sumbar yang jumlahnya hanya Rp 6,6 triliun. Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar juga hanya berkisar di angka Rp 1,6 triliun.
Saat ini lanjut Nasrul, beban APBD Sumbar justru kembali bertambah. Menyusul dialihkannya kewenangan SMA/SMK ke tingkat Provinsi dari kabupaten/kota. Akibatnya, belanja daerah untuk gaji pegawai pun harus ditambah Rp 1,4 triliun. Sedangkan alokasi pusat ke daerah masih disalurkan sebesar Rp 700 miliar.
Kondisi ini, jelas mempersempit ruang bagi Pemprov untuk gencar menambah sarana prasarana pendidikan, baik di level SD, SMP atau SMA. "Ini tantangan buat kami. Dikasih uang dari Jakarta pun tidak semuanya fokus ke pendidikan," jelas Nasrul.
Untuk diketahui, jumlah peserta Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di Sumbar mencapai 99.579 orang. Dari angka tersebut, 49.452 siswa menjalani UNBK dan 50.127 siswa mengikuti UNKP.
(rcc/JPC)
0 Response to "Kaget Banyak SMP Masih UNKP, Muhadjir Beri Catatan untuk Kota Padang"
Posting Komentar