Ketua RW 29 Dukuh Dukun, Adi Triyanto, 55, mengatakan, ancaman ini merupakan bentuk aksi protes. Warga meminta agar Kepala Dukuh dari Depok segera diganti, karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat. "Kami tidak menolak ikut Pilpres, tapi minta Dukuh diganti dulu baru mau ikut Pemilu," katanya, ditemui di rumahnya, Jumat (27/4).
Di Pedukuhan Depok, terdiri dari 6 RT dan 2 RW. Ada sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) dengan 750 orang yang memiliki hak suara dalam Pemilu. Mereka yang menolak ada lebih dari 85 persen.
Selain mengancam tak ikut Pemilu, sejak beberapa hari terahir tiap rumah warga juga ditempeli berupa tulisan. Berupa, 'Maaf Tidak Menerima Petugas Pantarlih Sebelum Diganti'. (Ridho Hidayat/JawaPos.com)
Petugas dari Pantarlih setempat, menurutnya juga tak bisa melakukan coklit keperluan pendataan hak pemilih dalam Pemilu. Karena harus melalui prosedur dulu sebelum coklit, yaitu sosialisasi dalam pertemuan RT. "Sementara pertemuan RT tidak pernah dilakukan," ucapnya.
Selain mengancam tak ikut Pemilu, sejak beberapa hari terahir tiap rumah warga juga ditempeli berupa tulisan. Berupa, 'Maaf Tidak Menerima Petugas Pantarlih Sebelum Diganti'.
Protes meminta pergantian dukuh ini dilakukan karena dirasa kepemimpinannya tidak adil. Tak berpihak kepada masyarakat. Serta jarang bersosialisasi dengan warganya sendiri. "Sama warganya sendiri saja banyak tidak kenal," katanya.
Warga lainnya Muryanto, dari RT 1/30, mengatakan, setiap kali penyaluran bantuan pun dirasa tak adil. "Lebih banyak didahulukan untuk keluarganya," katanya.
Lanjutnya, ini sudah merupakan kesepakatan bersama warga. Untuk meminta agar Kepala Dukuh tersebut mundur dan segera diganti sesuai dengan keinginan masyarakat. "Dulu jadi dukuh kan melalui tes, bukan pemilihan," tuturnya.
Sementara Dukuh Depok, Haris Zulkarnaen mengatakan, dirinya menjadi dukuh sudah melalui prosedur yang ada. Mengenai adanya penolakan dari warga pun, menurutnya itu merupakan hak mereka. "Kalau menolak kan bisa diajukan melalui proses-proses yang ada," kata dia saat ditemui di rumahnya.
Dijelaskan pula, selain menempel kertas bertuliskan 'Maaf Tidak Menerima Petugas Pantarlih Sebelum Diganti' di sebagian rumah juga beberapa kali ada demo di kantor kelurahan meminta dirinya mundur. Namun, baginya itu merupakan oknum saja. "Itu kan oknum yang tempel-tempel," ujarnya.
Sementara untuk urusan coklit dari KPU, baginya itu sudah merupakan event yang berbeda. Yaitu kepentingan Pemilu tingkat nasional. Pihaknya pun juga tak punya kewenangan apa-apa jika nantinya warga memilih golput di Pemilu mendatang.
"Suara itu kan hak masing-masing warga. Saya akan tetap menjalankan tugas sebagai dukuh," pungkasnya
(dho/JPC)
0 Response to "Menolak Coklit, Warga Sleman Mengancam Golput saat Pilpres"
Posting Komentar