JawaPos.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang syarat pencalonan anggota legislatif di Pileg 2019 hingga kini belum juga disahkan. Bahkan terakhir, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menolak tegas, lantaran regulasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu dinilai tidak ada rujukannya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Menanggapi polemik aturan larangan eks-narapidana kasus korupsi nyaleg ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat, memang semestinya, peraturan yang diterbitkan lembaga negara berlandaskan pada konstitusi. Begitu pula KPU, harus mengacu pada UU Pemilu dalam membuat PKPU.
"Mestinya semua aturan harus sesuai dengan UU (Undang-Undang Pemilu). Kalau sesuai dengan undang-undang bisa kita jalankan," ucap Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6).
Tak kunjung selesainya penyusunan PKPU di tengah kian sempitnya waktu, tentu membutuhkan jalan keluar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan menteri terkait turun tangan.
"Harusnya Presiden ikut mencari jalan atau Menko terkait mencari jalan. Supaya ada penyelesaian. Supaya tidak mengambang gini. Saya kira Menkopolhukam bisa untuk mencari jalan supaya menengahi itu," kata Fadli.
Fadli berpendapat, pihaknya mengapresiasi langkah lembaga yang diketuai oleh Arief Budiman itu untuk mencantumkan larangan bagi eks narapidana kasus korupsi jadi caleg. Sebab, nantinya calon wakil rakyat dapat memajukan orang yang jujur.
"Semangat dari KPU sendiri merupakan semangat yang bagus karena dengan adanya satu terobosan yang dilakukan ini memberi suatu isyarat bahwa caleg-caleg yang akan maju ini orang-orang yang bisa mempunyai integritas dan seterusnya," ucap Fadli.
Meski begitu, dia bersikukuh, regulasi yang dikeluarkan seharusnya sesuai dengan payung hukum di atasnya.
(aim/JPC)
https://jawapos.com/read/2018/06/05/218072/fadli-zon-mestinya-pkpu-harus-sesuai-uu-pemilu
0 Response to "Fadli Zon: Mestinya PKPU Harus Sesuai UU Pemilu"
Posting Komentar