Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Barat (Sumbar) Ratnawilis berharap, ke depan para perempuan memiliki fungsi dan peran vital dalam dunia politik.
"Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Realitanya masih dirasakan kesenjangan antara peranan perempuan dan laki-laki," kata Ratnawilis pada sejumlah wartawan di Padang, Jumat (6/4).
Dinas PPPA Sumbar kerap melakukan kegiatan yang fungsinya menonjolkan peran perempuan. Seperti baru-baru ini dengan menggelar kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan politik Indonesia.
Menurut Ratnawilis, meningkatkan peran perempuan dibutuhkan pembangunan berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan ini mempunyai arti penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan. Khusunya di bidang politik.
"Pengembangan pendidikan politik perempuan perlu ditingkatkan. Baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan," papar Ratnawilis.
Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Namun kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum hawa menjadi salah satu prioritas kebijakan.
"Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat kami apresiasi dan kami terus mendorong perempuan supaya berkiprah dalam dunia legislatif," tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Armiati mengatakan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebanyak 36 orang dari 605 anggota legislatif atau 5,96 persen. Hal itu mengacu hasil Pemilu 2004.
Kemudian pada Pemilu 2009, naik menjadi 45 orang dari 610 anggota legislatif atau 7,38 persen. Lalu Pemilu 2014, keterwakilan perempuan sebanyak 48 orang dari 650 anggota atau tetap 7,38 persen.
"Masih ada yang menjadi catatan. Yaitu, Kabupaten Solok Selatan dan Mentawai. Karena keterwakilan perempuannya masih nol. Untuk itu, dibutuhkan berbagai kebijakan meningkatkan keterwakilan perempuan seperti memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen dalam mengajukan anggota legislatif," ulasnya.
Menurut Armiati, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik tidak terjadi secara serta merta. Namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan.
Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. "Persiapan matang sangat diperlukan. Terutama dalam pendidikan politik bagi perempuan, karena kuota 30 persen merupakan suatu perjuangan panjang. Jadi jangan sia-siakan hanya untuk memenuhi kuota," jelasnya.
(rcc/JPC)
0 Response to "Perempuan Diharapkan Tak Sekadar Pelengkap Parpol"
Posting Komentar