Atas dasar itu, dia pun menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno tidak tegas mengimplementasikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang CFD bebas dari kegiatan politik.
"Tidak konsisten dalam penegakan aturan. Untuk menjaga kondusivitas, CFD harus digunakan untuk kegiatan sosial dan olahraga," kata Gembong saat dikonfirmasi, Minggu (6/5).
Acara ini diklaim diikuti oleh ratusan partisipan dari 34 provinsi. (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Meski sebelumnya baik Anies Baswedan maupun Sandiaga telah melarang adanya kegiatan ganti presiden di area CFD, namun Gembong menilai hal tersebut hanya sebatas imbauan.
"Kalau itu yang terjadi berarti hanya sebatas imbauan. Artinya apa yang disampaikan Pak Sandi itu hanya sebatas imbauan saja. Faktanya kan seperti itu," tegas Gembong.
Seharusnya, kata Gembong, semua kegiatan di area CFD harus mengantongi izin Pemerintah Provinsi DKI. Namun, hal itu tak dilaksanakan selama ini.
"Artinya, kan semua kegiatan politik tidak diizinkan. Kalau acara di CFD kan harus dapat izin dari Pemprov DKI Jakarta, lalu dikaitkan dengan aturan yang ada," ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta lainnya, Yuke Yurike, menegaskan kegiatan politik di area CFD telah menyalahi aturan. Dia pun meminta Anies dan Sandiaga menindak tegas orang-orang yang melakukan kegiatan politik di area CFD.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk dapat lebih tegas mensosialisasikan penggunaan CFD hanya untuk tempat berolahraga masyarakat DKI Jakarta di akhir pekan.
"Kalau bisa di CFD ada aparat atau dinas terkait yang lebih mensosialisasikan lagi," kata Yuke.
Lebih lanjut, Yuke menuturkan hal itu dilakukan agar pesta demokrasi 2019 nanti dapat berjalan dengan tertib dan lancar. "Menjelang 2019 awal nanti diperkirakan akan lebih panas lagi. Kami juga nggak mau (terjadi keributan). Biar masyarakat tenang. Kalau panggung budaya silakan," pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan relawan gerakan 2019 ganti presiden melakukan deklarasi di silang Monas, Jakarta Pusat. Hal itu bertujuan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menjabat pada periode 2019-2024.
Kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 09.00 WIB dengan dihadiri oleh para relawan memakai kaus #2019GantiPresiden. Hadir pula pada kegiatan itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera selaku inisiator, dan figur publik Neno Warisman.
(rdw/JPC)
0 Response to "PDIP: Anies-Sandi Tak Tegas Sosialisasikan CFD Bebas Aksi Politik"
Posting Komentar