Warga 4 Desa di Riau Ancam Tolak Ikut Pemilu

Sebelum ke kantor Gubernur, massa terlebih dahulu berkumpul di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Jalan Diponegoro. Kemudian massa bergerak ke kantor gubernur dan melakukan orasi.

Dalam orasinya, mereka meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Yakni, mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serba Guna Rokan Kiri dari Proyek Strategis Nasional. "Kami tidak mau direndam. Kami minta Pak Plt Gubernur Riau untuk hadir ke sini," teriak salah satu orator aksi unjuk rasa.

Ribuan massa dari empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, menggeruduk Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (9/5). (Virda Elisya/JawaPos.com)

Bahkan massa mengancam menolak kotak suara pemilu yang dikirimkan ke desanya. Hal itu jika Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim tidak mengeluarkan surat penolakan pembangunan waduk lompatan harimau itu. "Kami tidak mau terima kotak suara," tegas mereka.

Massa juga meminta Gubernur Riau untuk meneruskan surat penolakan rencana pembangunan Waduk Serba Guna Rokan Kiri dari Bupati Rokan Hulu kepada Presiden RI, Menteri Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian terkait lainnya.

Selanjutnya, massa meminta Gubernur Riau untuk mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serba Guna Rokan Kiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. WALHI Riau dan lembaga lainnya yang ikut menolak pembangunan waduk menilai bahwa proyek tersebut hanya membawa kepentingan segelintir orang saja.

Staf Advokasi dan Kampanye WALHI Riau Ali Mahmuda mengatakan, pembangunan waduk yang masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini seperti membayangkan luka baru. "Duka atas pembangunan PLTA Koto Panjang (Kampar) bukan sebatas ketiadaan ganti rugi. Tapi bisakah negara menghitung adat dan budaya ribuan masyarakat yang hari ini tidak memiliki kampung halaman? Hal ini tidak bisa dikalkulasikan dengan angka dan rupiah," ujar Ali.

Oleh sebab itu, WALHI meminta agar sistem otonomi daerah. "Jika pemerintah provinsi bersikeras membangun hanya karena ini proyek strategis nasional dan tidak mengindahkan kepentingan dan hak asasi rakyatnya sendiri," ucapnya.

Aksi unjuk rasa sempat memanas. Itu lantaran massa sempat melemparkan botol air mineral, ranting kayu dan nasi bungkus bekas kepada petugas. Namun amarah massa akhirnya dapat diredam.

(ica/JPC)

Let's block ads! (Why?)

https://www.jawapos.com/read/2018/05/09/211130/warga-4-desa-di-riau-ancam-tolak-ikut-pemilu

Related Posts :

0 Response to "Warga 4 Desa di Riau Ancam Tolak Ikut Pemilu"

Posting Komentar