JawaPos.com - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terindikasi sebagai kabupaten yang paling tinggi kasus politik uang atau money politic pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2018.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Riau, Neil Antariksa mengatakan, ada 5.298 TPS rawan. Sebanyak 108 TPS berada di Kabupaten Inhil, yang terindikasi politik uang.
"TPS tersebut bersumber dari sumbangan bohir atau cukong. Sedangkan pemberian uang atau barang tertinggi ada di Kota Pekanbaru sebanyak 93 TPS," kata Neil, Selasa (26/6).
Selain itu, Kabupaten Inhil juga menduduki peringkat pertama dalam indikator kampanye mempengaruhi pilihan pemilih berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Sebanyak 87 TPS. Sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mendukung salah satu Paslon sebanyak 94 TPS.
Sementara indikator pemungutan suara dan ketersediaan logistik terbanyak ada di Kota Pekanbaru sebanyak 393 TPS.
Pada indikator akurasi daftar pemilih, pemilih memenuhi syarat (MS) tidak ada dalam DPT terbanyak di Kabupaten Inhil yakni 259 TPS, untuk pemilih TMS sebanyak 146 TPS.
Dalam indikator penggunaan hak pilih, pemilih disabilitas terbanyak di Kabupaten Inhu sebanyak 223 TPS, dan untuk indikator Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) lebih dari 20 per TPS terdapat di Kabupaten Kampar sebanyak 139 TPS.
Neil menjelaskan, terdapat enam indikator dan 15 variabel yang menentukan TPS itu rawan.
Enam indikator tersebut, yaitu indikator Akurasi Daftar Pemilih, indikator Penggunaan hak pilih, indikator politic uang, indikator netralitas KPPS, indikator pemungutan suara, dan indikator Kampanye.
Sedangkan untuk 15 variabelnya meliputi pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk DPT, Pemilih Tidak memenuhi syarat masuk DPT, Pemilih disabilitas, DPTb lebih dari 20 per TPS, TPS wilayah Khusus, terdapat aktor bohing, cukong, atau broker, praktik pemberian uang atau materi lainnya, relawan bayaran.
Kemudian, KPPS mendukung paslon tertentu, C6 tidak didistribusikan kepada pemilih, TPS didekat posko paslon, KPPS tidak mengikuti bimtek, ketersediaan logistik, praktik mempengaruhi pemilih, dan menghasut dengan isu SARA.
"Dalam pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi pengawas pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS," ujar Neil.
Berdasarkan dari data ini juga, pengawas pemilu dapat menyusun, menyiapkan rencana, dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal.
"Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing masing namun penting untuk mendapatkan pemetaan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yg lebih kuat," tutupnya.
(ica/JPC)
https://www.jawapos.com/read/2018/06/26/222956/tps-rawan-kabupaten-inhil-tertinggi-politik-uang
0 Response to "TPS Rawan, Kabupaten Inhil Tertinggi Politik Uang"
Posting Komentar