"Perpres itu memberikan kemudahan bagi TKA. Bukan (isu yang) digoreng. Itu kenyataan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4).
Fadli lebih lanjut mengatakan, kritik pedasnya atas kebijakan tersebut lantaran dirinya adalah wakil rakyat. Jadi, kritikan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan politisasi isu demi kepentingan partai dan kubu kontra Jokowi.
Presiden RI Joko Widodo saat berolahraga bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. (dok. Biro Pers Setpres)
"Saya kira itu harus diajarilah Pak Presiden, supaya tahu," imbuh Fadli.
Dia menegaskan, salah satu tugas DPR adalah merespons kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. DPR juga memberikan penilaian tepat tidaknya sebuah kebijakan.
Menurut Wakil Ketua DPR itu, Perpres 20/2018 sangatlah tidak tepat. "Jadi, kalau menolak, bukan berarti menggoreng," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menilai pro-kontra terhadap kebijakan TKA yang saat ini ramai diperbincangkan publik kental muatan politis. Kebijakan tersebut dipolitisasi seolah-olah dengan adanya Perpres 20/2018 maka Indonesia akan diserbu TKA.
Padahal, tegas Jokowi, yang dilakukan pemerintah melalui Perpres 20/2018 hanyalah menyederhanakan regulasi terkait tenaga kerja asing di Indonesia.
(gwn/JPC)
0 Response to "Fadli Zon Sebut Presiden Jokowi Perlu Diajari soal Politik"
Posting Komentar