JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meresmikan sejumlah gedung baru di lingkungan Mapolda Jawa Timur, Selasa (28/8). Gedung-gedung baru itu, tentu untuk menunjang kinerja kepolisian dan jajarannya di Jawa Timur.
Namun, Tito mengatakan, gedung baru sebagai sarana dan prasarana tidak selalu menjadi faktor peningkatan kinerja kepolisian. Ada faktor kesejahteraan anggota polisi itu sendiri yang juga turut mempengaruhi.
"Jika ingin baik, anggota Polri memang perlu ditunjang sarana, prasarana, dan kesejahteraan yang mendukung. Tapi, kalau sarana dan prasarananya sudah terpenuhi, belum tentu juga kinerjanya akan baik," kata Tito di Mapolda Jawa Timur, Selasa (28/8).
Tito memaparkan sejumlah faktor lain yang lebih ampuh mendongkrak kinerja polisi. Pertama, dengan menaikkan tunjangan kinerja anggota Polri sebesar 70 persen. Mulai dari perwira tinggi (pati), menengah (pamen), bintara, hingga tamtama.
"Kalau kita kejar naik gaji, ngga mugkin. Jadi, kami naikkan tunjangan kinerja. Alhamdulilah, tunjangan kinerja naik 70 persen sejak tahun lalu. Itu dapat mencukupi basic needs mereka (anggota polisi)," kata Tito.
Kedua, Tito menyinggung soal upaya meningkatkan jaringan di seluruh rumah sakit Polri. Termasuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur. Tujuannya, memfasilitasi semua anggota polisi pemegang BPJS Kesehatan.
Sehingga, anggota Polri dapat berobat di rumah sakit mana saja tanpa dipungut biaya. Sekain itu, juga untuk memperkuat kemampuan polisi di bidang forensik dan pelayanan lainnya kepada masyarakat.
"Itu juga termasuk basic needs. Karena semua anggota Polri wajib menjadi pemegang BPJS Kesehatan," tegasnya.
Yang terakhir, Tito membahas soal fasilitas tempat tinggal untuk anggota Polri. Tiro menyebut, ada sejumlah mekanisme pengadaan rumah bagi polisi. Salah satunya, dengan menggunakan mekanisme DP 0 Persen.
Untuk merealisasikannya, mekanisme tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Artinya, perlu ada kerjasama dengan pihak bank dan pengembang properti.
Mengingat masih ada 300 ribu lebih atau 55 persen anggota polisi, termasuk di Jawa Timur, yang belum mampu membeli rumah pribadi. Mereka, mayoritas menumpang di rumah orang tua, mengontrak, atau tinggal di kosan.
"Itu skemanya. Karena, jelas bahwa kami tidak dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," ujarnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengaku sudah merencanakan hal yang sama. Katanya, ada dua lokasi yang akan dimanfaatkan untuk membangun perumahan bagi anggotanya.
Dua lokasi tersebut adalah jalan Koblen, kecamatan Bubutan dan wilayah Jambangan. Rudi mengaku sudah mendiskusikan rencananya itu kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Tapi untuk saat ini, lokasi di jalan Koblen itu yang paling startegis. Selain itu, juga mudah diakses dan tidak menyulitkan mobilisasi anggota kami," kata Rudi.
Terkait acaranya sendiri, ada empat gedung yang diresmikan. Antara lain, gedung Patuh (Proaktif, Amanah, Tegas, Unggul, dan Humanis), Poliklinik RS Bhayangkara, Rawat Inap RS Bhayangkara, dan gedung serba guna Mahameru.
Semua gedung tersebut menelan biaya sekitar lebih dari Rp 114 milyar. Dananya, berasal dari kepolisian, hibah swasta, pemerintah kota Surabaya dan badan layanan umum (BLU). Masa pembangunannya memakan waktu selama setahun 7 bulan.
(HDR/JPC)
https://www.jawapos.com/read/2018/08/28/238910/kapolri-wacanakan-pembangunan-rumah-untuk-polisi
0 Response to "Kapolri Wacanakan Pembangunan Rumah untuk Polisi"
Posting Komentar