Kemudian, terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang menetapkan cuti bersama Lebaran 2018 ditambah 2 hari, yaitu 11 dan 12 Juni, serta 1 hari setelah Lebaran, yaitu 20 Juni.
Namun, pemerintah lepas tangan soal penambahan cuti Lebaran tahun ini. Pemerintah menyerahkan keputusan penambahan libur tersebut ke para pengusaha.
Evaluasi rencana penambahan cuti lebaran ini diperhitungkan berdasarkan dampak ekonomi. Jika cuti ditambah dikhawatirkan bakal memengaruhi produktifitas perusahaan utamanya yang bergerak di bidang ekspor-impor.
"Jadi kita mau balikin (ke perusahaan) masing-masing saja. Kalau perusahaan mau tetap jalan di tiga atau dua hari (libur) tambahan itu enggak apa-apa jalan saja," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani di Kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (3/5).
Hariyadi menuturkan pihaknya sudah mencari jalan tengah dengan pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan lain. Turut hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio dan jajaran Kementerian terkait lainnya.
"Intinya kita coba cari jalan tengah bagaimana, ini kan fakultatif. Namanya cuti bersama kita berharap untuk industri cuma mau beroperasi ya oke bisa jalan," jelasnya.
Adapun, yang menjadi pertimbangan dunia usaha untuk mengevakuasi cuti tambahan lebaran ini adalah contohnya yang terjadi pada perusahaan ekspor. Dalam hal ini perusahaan ekspor punya jadwal untuk melakukan proses produksi.
Tetapi di sisi lain, revisi aturan cuti tambahan lebaran ini juga tidak mudah bagi pemerintah. Pemerintah bisa dianggap plin plan lantaran Surat Keputusan Bersama (SKB) sudah terlanjur ditandatangani.
"Kita sudah sampaikan tapi tak semudah itu untuk merevisi lagi. Sebab, pemerintah sudah keluarkan kebijakan juga harus mikir kalau nanti bisa jadi bola liar politik," tuturnya.
Dia juga meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk tetap mengoperasikan jadwal pengadaan kapal pada hari cuti tambahan lebaran yang ditandatangani dalam SKB tiga menteri.
"Saya sudah bilang ke kementerian perhubungan tolong dibikin koridor khusus jadwal pengadaan kapal jangan sampai tutup. Karena kenyataannya di lapangan teman-teman eksportir tetap mau kejar target," tuturnya.
(uji/JPC)
0 Response to "Pemerintah Lepas Tangan Soal Revisi Cuti Tambahan Lebaran"
Posting Komentar