"Ya, masyarakat tidak mampu, angsuran BPJS-nya akan dibayarkan menggunakan dana Baznas. Saya minta, pihak Rumah Sakit, tidak menolak pasien berobat yang tidak memililiki uang. Layani mereka, Baznas nanti yang akan mengganti uang pengobatannya," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa (15/5).
Gubernur mengaku, pihaknya telah mengeluarkan instruksi sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2016 yang meminta Pemerintah Daerah menganggarkan dana maksimal dalam APBD untuk pembayaran premi BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
"Tinggal lagi kesiapan atau kemauan dari Pemda itu sendiri untuk meningkatkan pelayanan BPJS. Berapa mereka sanggup, kami siap menambah anggarannya. Selain itu, semua Dinas yang berhubungan dengan tenaga kerja harus memperhatikan setiap perusahaan agar terjaminnya BPJS Ketenagakerjaannya," ujarnya.
Saat ini, terang Irwan, banyak kesalahan data pemerintah yang berdampak pada masyarakat miskin. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan program jaminan pemerintah seperti, KIS dan KIP.
"Harusnya, seluruh keluarga yang mendapatkan program PKH anak-anaknya harus mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun paktanya tidak seperti demikian," ujarnya.
Sementara Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi, Siswandi mengatakan, perlu adanya sinergi antar lembaga termasuk pemerintah daerah dalam kepesertaan masyarakat dalam setiap jaminan kesehatan nasional. Sehingga, jaminan kesehatan terealisasi secara menyeluruh.
Hal itu sesuai instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada sejumlah Kementerian Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati dan BPJS Kesehatan agar berperan aktif sesuai tugas dan Kewenanagannya.
Dalam peningkatan cakupan kepesertaan demi mencapai UHC (Universal Health Coverage) Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2018. Minimal 95 persen penduduk sudah terdaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Sehingga tercapainya hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan (stakeholder) Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat dengan BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat," ujarnya.
(rcc/JPC)
0 Response to "Sumbar Siap Tanggung Biaya BPJS Warga Tak Mampu Melalui Baznas"
Posting Komentar