JawaPos.com - Pencoblosan pilkada serentak tinggal lima hari lagi. Mulai lusa hingga 26 Juni, tahapan pilkada memasuki masa tenang. Semua kontestan harus menaati aturan main selama masa tenang. Jangan ada yang membikin gaduh dan melanggar aturan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memantau penuh masa tenang tiga hari itu.
Bawaslu memiliki sejumlah catatan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Komisioner Bawaslu M. Afifudin saat dikonfirmasi kemarin (21/6) menyatakan, masa tenang merupakan titik rawan yang masuk mekanisme pengawasan Dalam beberapa pengalaman pilkada maupun pemilu, ada sejumlah pihak atau oknum yang memanfaatkan masa tenang untuk menggalang dukungan.
"Mekanisme pengawasan juga disiapkan untuk hari tenang, termasuk hari H (pemungutan suara, Red)," kata Afif. Menurut dia, pengawasan masa tenang dilakukan dengan patroli langsung. Patroli itu melibatkan unsur pengawas pemilu di level kabupaten, kecamatan, hingga desa. Patroli dilakukan untuk memastikan semua kegiatan di masa tenang pilkada sesuai prosedur. "Selain pengawasan langsung, kami memastikan semua atribut pilkada telah dibersihkan," lanjutnya.
Menurut Afif, pelanggaran yang paling banyak selama pilkada 2018 terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Di hampir semua daerah yang menggelar pilkada, masih ditemui APK yang tidak sesuai aturan. Misalnya, APK tidak menggunakan standar KPU atau dipasang di sembarang tempat.
Bawaslu juga mencatat sejumlah pelanggaran yang terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Data terakhir, Bawaslu menerima 425 laporan dugaan keterlibatan ASN di sejumlah wilayah. Dari data itu, Jawa Barat merupakan daerah dengan dugaan pelanggaran terbanyak, yaitu 163 kasus. Rekomendasi sanksi yang terkait dengan pelanggaran netralitas ASN diserahkan kepada Komisi ASN.
"Itu sudah ditindak sesuai dengan daerah di mana pelanggaran terjadi," kata mantan koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tersebut.
Bawaslu juga mengawasi sosialisasi partisipasi pemilih oleh KPU. Afif menilai, secara teknis KPU telah melaksanakan proses sesuai prosedur. Hanya, masih ada catatan terkait dengan partisipasi pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).
"Seperti di sejumlah lapas, belum dilakukan pencocokan dan penelitian. Banyak penghuni lapas yang terancam tidak bisa memilih," kata Afif, mengingatkan.
Bawaslu kini memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori rawan. TPS rawan akan menjadi bagian antisipasi untuk diberi perhatian saat proses coblosan. Hingga kini, Bawaslu masih menginput daerah dengan TPS rawan. "Bawaslu akan merilis itu (TPS rawan, Red) di masa tenang nanti," tandasnya.
Sementara itu, hingga kemarin proses distribusi logistik pilkada belum tuntas. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis pencoblosan di 171 daerah bisa berjalan lancar.
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan selama beberapa hari terakhir memantau langsung ke sejumlah daerah. Dia optimistis 171 daerah yang menggelar pilkada siap melaksanakan pemungutan suara tepat waktu. "Persiapan sudah mencapai 100 persen. Saya sudah keliling beberapa provinsi," ujarnya kemarin (21/6).
Menurut Arief, salah satu hal krusial saat ini adalah logistik. Secara umum, logistik pilkada telah diproduksi dan sampai di kabupaten/kota penyelenggara, tinggal didistribusikan ke kecamatan. Namun, ada sedikit kendala di wilayah Papua, tepatnya Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya. "Siang tadi (kemarin, Red) kabarnya masih produksi. Update malam ini, sudah selesai produksi dan tinggal didistribusikan," ujarnya.
Arief juga optimistis logistik yang belum sampai bisa segera didistribusikan tepat waktu ke tiap-tiap kecamatan. Menurut dia, kendala saat ini hanya kondisi cuaca. "Misalnya, ombak tinggi untuk daerah-daerah kepulauan atau cuaca yang cepat berubah, kabut awan, hujan, atau segala macam. Kalau tidak ada cuaca ekstrem, saya masih optimistis semua bisa dilaksanakan tepat waktu di 171 daerah," tutur dia.
Hal yang tak kalah krusial adalah kesiapan anggaran. Menurut mantan komisioner KPU Jatim itu, persentase kendala pencairan anggaran saat ini terbilang kecil. KPU sudah mendistribusikan anggaran. Namun, ada kendala untuk pencairan honor petugas pemilu di tingkat lapangan.
"Karena itu, saya ingatkan betul, jangan sampai terlambat membayar honor petugas di lapangan. Terutama rekan-rekan kita yang ad hoc, mulai dari KPPS, PPS, hingga PPK. Harus tepat waktu semua," tegas dia.
Terkait dengan data pemilih, KPU memastikan bahwa semua daerah telah meng-input DPT. Kabupaten Mimika yang sempat terkendala karena sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap para komisionernya juga telah memasukkan DPT. Arief menyebutkan, laporan indikasi DPT bermasalah juga ditindaklanjuti KPU daerah masing-masing. "Saya justru senang karena proses laporannya juga melalui mekanisme yang sudah diatur dan bisa diselesaikan bersama-sama," ucap dia.
(bay/c11/oni)
https://www.jawapos.com/read/2018/06/22/222015/masa-tenang-distribusi-logistik-ke-papua-belum-beres
0 Response to "Masa Tenang, Distribusi Logistik ke Papua Belum Beres"
Posting Komentar