JawaPos.com - Tak hanya mengancam Angka Kematian Bayi (AKB), aturan baru Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikhawatirkan juga mengancam Angka Kematian Ibu (AKB). Di satu sisi, bangsa Indonesia sedang berusaha menekan AKI dan AKB. Tetapi di sisi lain, para dokter dihadapkan dengan penurunan kualitas layanan terhadap pasien peserta BPJS.
Salah satu kebijakan baru Perdijampel BPJS)Kesehatan menyinggung soal pelayanan bagi bayi baru lahir. Isinya, bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun normal dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan. Itu artinya, paket pembayaran yang selama ini dibayarkan penuh oleh BPJS, menjadi dikurangi paketnya atau dibatasi.
Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K) mengatakan aturan baru BPJS tak mendukung penurunan AKB dan AKI terutama dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Sebab, kata dia, pembatasan manfaat atau kualitas berdampak pada risiko pasien.
"Setiap kehamilan merupakan kehamilan berisiko tinggi. Seorang ibu hamil dan bersalin itu berjihad untuk nyawanya sendiri dan bayinya. Proses persalinan adalah detik demi detik. Efek samping bahayakan bayi itu bisa terjadi di akhir-akhir persalinan," tukasnya kepada wartawan baru-baru ini.
Misalnya dr. Budi mencontohkan seorang ibu hamil datang ke dokter untuk kontrol selalu dalam kondisi bagus dan normal begitupun menjelang persalinan. Namun tak ada yang bisa menjamin di kala pembukaan atau kontraksi tiba-tiba bayi mengalami masalah denyut jantung atau gawat janin.
"Bagaimana aturan itu kalau disetting persalinan normal atau bayi lahir sehat, maka tak boleh ada dokter anak. Ketika bayi lahir sulit bernapas apa yang terjadi? Ini proses pembangunan generasi berkualitas," papar Ahli di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Ciptomangunkusumo FKUI-RSCM itu.
Apalagi, lanjutnya, pemerintah menggalakkan program 1000 hari pertama keemasan (golden age) pada bayi. Ada masa-masa kritis persalinan yang merupakan bagian dari masa Golden Age tersebut.
"Hasilnya kita enggak tahu generasi seperti apa kalau semuanya tak mendapatkan pelayanan baik. Setiap persalinan normal biaya bayinya dijadikan satu paket," jelasnya.
Dia menekankan sekali lagi bahwa adanya aturan baru BPJS Kesehatan adalah langkah kontradiktif yang tak mendukung AKB dan AKI. Menurutnya, BPJS Kesehatan hanya memperhatikan kendali biaya bukan kendali mutu.
"Setiap kehamilan itu berisiko. Apapun terjadi. Walaupun saat ke rumah sakit normal tapi detik-detik persalinan tak ada yang bisa menjamin. Perdir BPJS ini dulu ketika paket persalinan normal misalnya paketnya A+B. Sekarang dengan aturan baru, B-nya hilang. Ibu dan bayi hanya dapat layanan A saja. Bisa dibayangkan kualitas yang diberikan, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang paripurna," tukas dr. Budi.
(ika/JPC)
https://www.jawapos.com/read/2018/08/05/233331/aturan-baru-bpjps-kontradiktif-dokter-tiap-kelahiran-bayi-berisiko
0 Response to "Aturan Baru BPJPS Kontradiktif, Dokter: Tiap Kelahiran Bayi Berisiko"
Posting Komentar