Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden KSPI Iqbal Said usai menandatangani kontrak politik di acara deklarasi pencaresan Prabowo untuk Pilpres 2019. (Gunawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto telah resmi melakukan kontrak politik dengan kelompok buruh. Hal itu dilakukan sebagai dukungan buruh terhadap pencapresan mantan Danjen Kopassus di Pilpres 2019.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, memang sudah lazimya adanya kontrak politik itu, dan buruh perlu dilibatkan dalam pemerintahan. Misalnya diberikan jabatan menteri tenaga kerja (menaker).
"Jadi jika rakyat memilih (Prabowo) menjadi presiden, maka menteri tenaga kerjanya harus dari serikat buruh," ujar Said usai deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/4).
Menurut Said, soal jatah menteri ini bukan persoalan etis atau tidak. Karena memang di luar negeri saja, apabila ada kontrak politik dengan buruh hal itu sudah lazim. Maka bisa saja orang yang menjadi bagian dari serikat buruh diberikan jabatan menteri. "Jadi itu lazim di Amerika dan Jerman," katanya.
Lebih lanjut Said menambahkan, Prabowo Subianto juga tidak mempermasalahkan menteri tenaga kerja nanti dari buruh. Bahkan dia juga mempertimbangkan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang nantinya bakal didaulat menjadi menteri pendidikan.
"Pak Prabowo setuju. Tapi tentu masih ada ruang diskusi dan dialog," pungkasnya.
Sebelumnya, Said mengatakan, para buruh setelah dari deklarasi ini harus membantu kemenangan Prabowo menjadi Presiden 2019 mengalahkan Joko Widodo (Jokowi). Termasuk juga mulai melakukan sosialisasi kepada Prabowo lewat media sosial dan grup WhatsApps.
(gwn/JPC)
Alur Cerita Berita
Rekomendasi Untuk Anda
Sponsored Content
loading...
0 Response to "Dukung Prabowo Jadi Capres, Buruh Minta Jatah Menteri Tenaga Kerja"
Posting Komentar