Adapun dua hal itu yakni perihal akutanbilitas dan kode etik. Dengan belum adanya dua hal ini, maka menurutnya, menyebabkan permasalahan dalam hal pencalonan. Bila memiliki dua hal tersebut, maka calon yang bermasalah bisa ditangani dan bisa diatur siapa yang layak maju dalam kontes pilkada.
"Kalau punya kode etik maka akan diatur siapa saja yang bisa menjadi calon kepala daerah," ujar Abraham Samad dalam diskusi bertajuk 'Korupsi, Pilkada, dan Penegakan Hukum' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).
Sementara terkait mahalnya biaya politik terhadap seseorang yang akan maju dalam kontesasi politik, menurutnya, perlu adanya akuntabilitas pengelolaan dana. Ini untuk menghindari mahar politik yang tinggi.
"Tidak punya akutabilitas mengenai pengelolaan dan pengurus akan senaknya mengolah parpol. Perlu dibenahi parpol demi demokrasi berjalan," ujarnya.
Di lain pihak, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, perlu ada ketelitian mengenai recruitmen partai politik. Karena jangkauan KPK hanya kepada ranah penyelenggara negara atau pejabat negara.
Titi pun menyoroti isu perihal beberapa calon yang melakukan jual beli pencalonan jabatan. Tanggung jawab tersebut katanya, berada dalam partai politik yang menaungi calon kepala daerah itu.
"Ranah pejabat negara yang terbukti melakukan tindak dana korupsi memang jangkauan KPK, di luar itu bukan ranah KPK," tukasnya.
Selama tahun 2010-2014 menurutnya, sudah ada 11 tersangka yang terpilih, kemudian 2015 ada 4 orang tersangka yang dilantik karena terpilih. Maka, parpol bisa belajar dari peristiwa tersebut.
"Mestinya kalau partai, tidak hanya elektibiltas dan isi tas, tapi rekam jejak dan kaderisasi dari calon serta kontribusi terhadap pembangunan," tutupnya.
(ipp/JPC)
0 Response to "Abraham:Cegah Korupsi, Parpol Perlu Miliki Akuntabilitas dan Kode Etik"
Posting Komentar