"Jumlah penonton Indonesia di 2015, dari 16 juta, sekarang sudah 42,7 juta. Itu suatu angka fantastis. Apalagi kalau layarnya ditambah. Waktu itu jumlah layar masih 1.040, untuk total 262 juta penduduk itu sangat-sangat kurang," ungkapnya pada JawaPos.com, Jumat (30/3).
Menurutnya, hal itu disebabkan investasi asing belum ada. Namun, berkat usaha Bekraf dan pemerintah melalui regulasinya, kini para investor mulai tertarik berinvestasi di Indonesia.
Presiden Jokowi bersama sutradara film Yowis Ben, Bayu Skak di Malang Town Square, Rabu (28/3) malam. (Instagram/moektito)
"Itu dulu karena investasi asing belum ada. Gairah film juga tidak seperti sekarang, setelah deregulasi perfilman terasa sekali bergairah, investasi masuk, jumlah layar bioskop bertambah. Produksi bukan hanya bertambah, tapi juga membaik dari segi kualitas," lanjutnya.
Deregulasi itu, lanjutnya, juga yang memungkinkan film-film indonesia diproduksi dengan modal asing berupa co-production. Dia mencontohkan, belum lama ini co- production terjalin antara fox pictures dengan Lifelike Pictures Indonesia menggarap film Wiro Sableng.
"Pengabdi Setan juga ada modal asing, di situ ada co-production dengan Korea. Lalu, beberapa film Korea dan Tiongkok bermunculan juga," imbuhnya.
Baginya, menyenangkan saat dunia perfilman Indonesia bergairah. Kompetisi menghangat. Sebab, tanpa kompetisi industri perfilman di tanah air tidak akan berkembang secara kualitas.
"Jadi berbahagia bahwa kemungkinan memproduksi film-film nasional berkualitas sudah semakin baik. Standar film nasional juga sudah naik. Nggak bisa lagi film asal-asalan mendapat respon baik," sambungnya.
Namun, merasa belum puas, ayah kandung dari musisi Sherina Munaf ini mengaku akan terus mendorong perkembangan industri perfilman di Indonesia. Tentu saja, dalam kapasitas mewakili pemerintah pusat.
"Karena itu film termasuk industri yang paling pesat berkembang. Sekarang, jumlah layar bioskop ada 1.500 layar dan kita harapkan percepatan peningkatan layar akan semakin baik. Saya ingin 1-2 tahun ke depan nambah 500-1000 layar lagi," harapnya.
Lebih lanjut, Triawan mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam industri perfilman di tanah air ternyata menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirasa masih kurang.
"Kita nggak ada ceremony (hari film nasional) ya, tapi kemarin di Malang, pak Jokowi dengan kami dan asosiasi film kumpul, dan ada beberapa penghargaan yang diberi. Kami nonton film bersama sambil interaksi dengan penggiat film," ungkapnya.
"Di situ juga dibahas soal minimnya SDM di perfilman, tapi ini juga sudah ada 16 universitas ya yang menyediakan pendidikan film. SMK juga sudah ada yang mulai. Beberapa pemain (aktor-aktris) top muda saja sudah tanda tangan kontrak 12 film ke depan. Tapi saya percaya akan lahir pemain-pemain baru, yang lebih dipentingkan dan khawatirkan itu technical-nya, seperti wardrobe, lighting, cameraman. Itu masih perlu dibenahi," tandasnya.
(yln/JPC)
0 Response to "Presiden Jokowi Konsen pada Kebutuhan SDM Perfilman"
Posting Komentar