Dalam keterangan tertulisnya oyang diterima JawaPos.com, Mahyudin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini akan maju lewat jalur perseorangan untuk menjadi senator di Pemilu 2019.
"Dalam mengaktualisasikan perjuangan dan cita-cita, saya akan mencalonkan diri lewat jalur perseorangan DPD RI," ujar Mahyudin Jumat, (30/3).
Mahuyudin mengakui, alasan memilih jalur DPD, lantaran bukan karena dipicu oleh konflik internal dirinya dengan Partai Golkar. Karena diketahui, kursi yang ia jabat sebagai Wakil Ketua MPR terus 'digoyang' oleh Golkar dengan menggantikannya dengan Titiek Soeharto.
”Saya hanya ingin lebih memberikan kesempatan kepada kader-kader muda untuk berkompetisi secara sehat," katanya.
Mahyudin juga mengaku, keputusan politiknya itu diambil setelah melalui perenungan yang panjang. Sehingga dia memutuskan enggan untuk menjadi caleg dari partai bernuansa kuning ini.
"Saya telah melalui perenungan yang cukup panjang, akhirnya saya mengambil keputusan yang mungkin sangat menentukan arah karier politik saya," katanya.
Namun demikian Mahyudin mengaku akan tetap loyal dan tetap menjadi kader partai Golkar yang telah membesarkan namanya selama ini. Meskipun, banyak pemikiran dan ide gagasan yang tidak sejalan dengan Ktum Golkar Airlangga Hartarto.
"Saya merasa banyak ide gagasan saya yang kurang sejalan dengan pengurus dan kebijakan-kebijakan partai tentang cita-cita, tentang perjuangan kader, tentang pemberantasan korupsi, tentang PDLT, dan lain-lain," ungkapnya.
Oleh sebab itu, mantan Bupati Kutai Timur ini pun memohon doa dan dukungan masyarakat Kalimantan Tengah yang selama ini telah mendukungnya.
Diketahui, Mahyudin sempat melakukan perlawanan terhadap Partai Golkar. Ia tidak terima didepak dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dalam rapat Pleno Partai Golkar telah memutuskan Titiek Soeharto menjadi penganti dari Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR.
Namun Mahyudin pun tidak terima. Bahkan dia mengancam akan melaporkan ke kepolisian. Karena dia menilai pergantian dirinya sangat semena-mena dan bertentangan dengan UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).
Mahyudin menegaskan dalam UU MD3 pimpinan MPR ini tidak mengenal adanya pergantian pimpinan, apabila yang bersangkutan tidak meninggal, mengudurkan diri dan tersangkut kasus hukum
Kata Mahyudin, merujuk pada Pasal 17 UU MD3 disebutkan pergantian MPR apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengudurkan diri, dan berhalangan tetap (misalnya tersangkut kasus hukum dan sakit). Kemudian, merujuk Pasal 14 UU MD3 juga disebutkan, pimpinan MPR dipilih oleh anggota bersifat tetap.
Mahyudin diketahui selain menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dia juga tercatat sebagai Anggota Komisi II DPR. Lewat Partai Golkar dia maju di Dapil Kalimantan Timur. Dia terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dengan jumlah suara 91.623.
(gwn/JPC)
0 Response to "Sudah Tak Sejalan dengan Airlangga, Mahyudin Ogah Jadi Caleg Golkar"
Posting Komentar