Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Asmat, Maximillian AX Apituley. "Hingga kini, mahasiswa UI itu belum melapor ke kami," tegas Maximilllian, Selasa (13/3).
Padahal, kata Maximillian, pihaknya harus menjalankan tanggungjawab sebagai pengawas kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi yang berada di Asmat. "Ini seiring dengan keluarnya surat pemberitahuan Nomor 300/136.b/Setda/II/2018 tentang berakhirnya status KLB campak dan gizi buruk di Asmat," tambahnya.
Berdasarkan surat itu, sekretaris daerah kabupaten Asmat memerintahkan Bakesbangpol untuk melalukan pemantauan terhadap lembaga-lembaga swasta/LSM, maupun perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan di setiap distrik maupun kampung. Mereka ini wajib melaporkan kehadirannya di Asmat.
Merujuk pada laporan itu, selanjutnya Bakesbangpol akan mengeluarkan izin atau rekomendasi. Untuk itu, BEM UI diminta untuk melaporkan kegiatannya ke Pemkab Asmat.
"Kalau tidak? Tentu mereka dianggap sebagai organisasi liar oleh Pemkab Asmat," katanya.
Maximillian menambahkan, ada beberapa LSM seperti GABRUK yang mengaku berada di Asmat. Namun hingga kini keberadaan mereka tidak jelas.
Hingga kini organisasi yang secara resmi telah menjalankan aksi sosialnya di Asmat baru tiga organisasi. Yakni, Sekolah Relawan, Wahana Visi Indonesia, Baznas. Ketiganya beroperasi di Agats. Selanjutnya Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan berada di Agats pada minggu depan.
"Dan BEM UI belum pernah ada di Asmat," tegas Maximillian.
Tokoh masyarakat Asmat, Pastor Hendrik Hada, menyatakan, kepada pihak-pihak yang datang hanya karena mencari popularitas politik lebih baik tidak usah datang. Menurut Hendrik, masyarakat Asmat butuh kerja nyata bukan omongan saja. Karena itu dia mengecam bila ada pihak-pihak yang menjadikan masalah di Asmat sebagai senjata untuk kepentingan politik semata.
"Jangan politisisasi persoalan Asmat," pungkasnya.
(srs/JPC)
0 Response to "Hingga Kini, BEM UI Belum Lapor Ke Pemkab Asmat"
Posting Komentar