Bahkan, kata Uchok, jika caleg itu benar-benar menginginkan kemenangan di pertarungan perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, maka si calgeg harus mengeluarkan pundi-pundi hingga miliaran rupiah.
"Untuk DPR itu, bisa antara 4 sampai 10 milyar rupiah, untuk DPRD provinsi, bisa antara 2 - 5 milyar rupaih, untuk alat peraga kamapnye, seperti baliho, spanduk dan biaya lainnya. Itu cost politic kalau mau menang," kata Uchok saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/3).
Menurut Uchok, biasanya untuk caleg yang berasal dari kader partai, biaya itu akan dikeluarkan untuk mendanai saksi di TPS. Dengan estimasi satu TPS seratus ribu rupiah.
Sementara itu, Uchok mengungkapkan, untuk caleg yang bukan dari kader partai justru biaya politiknya akan lebih mahal. Pasalnya, kata dia, harus memperebutkan nomor urut dalam caleg partai.
"Nomor urut satu dalam caleg partai, dan dapil yang bagus (karena perolehan suara tinggi) harus mengeluar cost yang besar dan mahal," ucapnya.
"Dan untuk memperoleh Nomor urut pertama ini, caleg harus mendekati orang orang yang punya kuasa agar dapat Nomor pertama. orang yang kuasa yang didekati, bukan hanya satu. minimal ada 3 orang, biayanya (untuk orang itu) bisa milyaran rupiah," lanjutnya.
Lebih lanjut, Uchok mengungkapkan, bagi caleg yang tidak menginginkan biaya yang besar alias caleg yang miskin, tidak bisa menduduki nomor urut pertama. Sebaliknya, caleg itu akan mendapatkan nomor urut paling terakhir atau hanya sekadar pelengkap partai.
"Tetapi ini untuk partai partai yang sudah punya kursi di Parlemen. kalau partai baru, biasa masih idealis, kalau ingin jadi Caleg diuji dulu kapasitas intelektualnya," pungkasnya.
(aim/JPC)
0 Response to "Selain Biaya Saksi dan Baliho, Ada Caleg yang Bayar Nomor Urut Juga"
Posting Komentar