"Memang ada satu hal yang saya lihat setiap mayday itu sekarang isinya tidak lagi ke UMP atau apapun namanya tapi lebih ke konteks TKA ilegal. Artinya sudah bergerak lebih luasnya," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/4).
Menurutnya, pemerintahan saat ini sudah mampu mengalihkan permasalahan buruh ke sektor yang lainnya. Hanya saja, dia tidak tahu apakah hal itu sudah menandakan adanya kepuasan terhadap sistem pengupahan.
"Artinya pemerintah Jokowi ini sudah bisa mengalihkan isu soal UMP. Apakah sudah kasih yg layak atau tidak saya tidak tahu," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Muchtar Pakpahan menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan masih menjadi fokus para buruh. Dia tak terima buruh disebut puas dengan kebijakan tersebut.
"Kalau isu PP 78 kami masih uji material di MA tahun lalu. Bagi buruh itu isu tetep up to date," tutupnya.
(hap/JPC)
0 Response to "DPR Prediksi Hari Buruh Tahun Ini Tuntut Soal Pekerja Asing"
Posting Komentar