“Penetapan setiap cluster menyesuaikan keunggulan spasial dan komoditas pada setiap wilayah, dan selanjutnya dikelola berlandaskan praktik agribisnis terbaik,” kata Wakil Ketua Umum KADIN bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja di Jakarta, Sabtu (10/3).
Sesuai dengan amanat UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah perlu menetapkan lahan pertanian berkelanjutan di setiap daerah.
Ilustrasi lahan menjadi kunci bagi petani dalam meningkatkan produksinya (Dok.JawaPos.com)
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki mengatakan, tata ruang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan target-target pertanian. Diakuinya, tugas tersebut menjadi pekerjaan bagi pihaknya.
Dia menambahkan, mengingat kebutuhan untuk industri dan perumahan juga cukup tinggi, perlu ada insentif yang bisa diterapkan untuk mencegah agar tidak terjadi konversi.
"Penetapan lahan dilakukan melalui tiga sumber, dua sumber dari lahan terlantar dan sumber yang ketiga adalah lahan masyarakat yang secara sukarela dipertuntukkan untuk lahan pertanian berkelanjutan.” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL) mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Erna Rosdiana menyebut pihaknya telah menetapkan alokasi lahan sebesar 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial dan 4,1 juta hektar lahan objek agraria yang diberikan dalam bentuk sertifikat.
Hal itu dilakukan untuk mendukung reforma agraria guna mendukung kebijakan nasional tentang pemerataan ekonomi. “Kami sudah mengidentifikasi ada sebanyak 4.8 juta hektar yang bisa di TORA-kan” tuturnya.
Senada, Ketua Komite Tetap KADIN bidang Ketahanan Pangan, Franky Welirang mengatakan, harmonisasi antara lahan TORA yang telah dilepaskan dari kawasan hutan, informasi keunggulan spasial komoditas pangan dari setiap wilayah, dan juga penerapan Kebijakan Satu Peta akan mendorong pengembangan komoditas pangan semakin produktif dan efisien.
“Potensi sengketa tenurial mengecil, para petani dapat mengakses dukungan pembiayaan, dan pemerintah memperoleh pedoman yang tepat guna membangun infrastruktur pendukung,” pungkasnya.
(hap/JPC)
0 Response to "Dukung Produktivitas Petani, Begini Saran Kadin ke Pemerintah"
Posting Komentar