Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) menganggap penutupan jalur tersebut bisa melumpuhkan semua kegiatan masyarakat.
Sutrisno, 35, salah satu warga Dusun Sidorejo, Desa Glagah yang juga tergabung di PWPP-KP mengatakan, penutupan jalur tersebut sangat merugikannya.
"Akses jalan itu untuk semuanya, baik pertanian, perekonomian, pendidikan, juga transportasi, juga semuanya melewati jalan itu. Gimana kalau ditutup," katanya, saat jumpa pers di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogjakarta, Kamis (22/3).
Agus Widodo, 32, warga Desa Palihan, Kecamatan Temon menambahkan, penutupan jalan yang dilakukan itu hanya menguntungkan pihak PT Angkasa Pura (AP) I. Sementara dampak negatifnya justru dirasakan kisaran 300 jiwa dalam 86 KK yang masih menempati bangunan rumahnya di lahan terdampak.
Ia juga menegaskan, sampai saat ini sejumlah warga masih tetap mempertahankan tanah dan menolak konsinyasi. Mereka yang masih tinggal disebutkannya ada di 37 rumah. "Kami tak akan melepas hak atas tanah," ucapnya.
Pernyataan penolakan tersebut, juga disertai dengan pengiriman 2 laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Komisi Yudisial (KY) dari tim hukum warga PWPP-KP. Salah satu dari isi surat tersebut isinya mengenai aduan terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri (PN) Wates yang dirasa melanggar sejumlah kode etik profesi.
"Secara etika, hakim dilarang memberikan pernyataan ke masyarakat. Apalagi proses persidangan (konsinyasi) belum selesai," kata salah satu anggota tim, Tri Wahyu.
Mengenai isi surat yang ditujukan ke KPK, pihaknya enggan membeberkannya. Lebih baik, menurut dia lembaga anti korupsi tersebut yang nantinya akan bekerja.
Saat dikonfirmasi terkait laporan tim hukum warga tersebut, Wakil Ketua PN Wates Marliyus enggan memberikan tanggapan. Marliyus berdalih sibuk saat dihubungi wartawan.
(dho/JPC)
0 Response to "Puluhan Warga Tolak Putusan Konsinyasi Proyek Bandara NYIA"
Posting Komentar