Jual Sistem Pertahanan Udara, DPR Tuntut AS Hukum Rusia

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Anggota dewan juga meminta agar Kemenlu memberikan analisis terperinci mengenai status pembicaraan S-400 Rusia dengan Tiongkok, Turki, India, Arab Saudi, Qatar, dan negara lainnya.

Menurut laporan Congressional Reseach Service, Rusia telah bekerja untuk menangani masalah pertahanan beberapa negara seperti dilansir Sputnik, Sabtu, (17/3).

Menendez dan rekan-rekan lainya menuntut informasi mengenai bagaimana Kemenlu berusaha mencegah penjualan S-400 (Sputnik)

Menendez dan rekan-rekan lainya menuntut informasi mengenai bagaimana Kemenlu berusaha mencegah penjualan S-400. Apalagi Washington menilai Rusia melakukan agresi di Ukraina dan ikut campur dalam proses demokrasi di negara-negara asing. 

Permintaan Sekelompok anggota dewan tersebut terjadi selang sehari setelah Kementerian Keuangan menggunakan undang-undang CAATSA bersama dengan Perintah Eksekutif yang diubah untuk menjatuhkan sanksi terhadap lima entitas dan 19 orang lainnya. 

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), Direktorat Intelejen Utama dan enam orang Rusia lainnya diberikan sanksi berdasarkan undang-undang CAATSA. Kongres AS meloloskan CAATSA musim panas lalu sebagai tanggapan atas tuduhan terhadap Rusia yang mempengaruhi pemilihan presiden AS 2016 lalu.

Presiden AS, Donald Trump diketahui menandatangani undang-undang tersebut pada 2 Agustus.

(ina/trz/JPC)

Let's block ads! (Why?)

https://www.jawapos.com/read/2018/03/18/196943/jual-sistem-pertahanan-udara-dpr-tuntut-as-hukum-rusia