Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Bojonegoro Institute (LSM BI), mempertanyakan rencana pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 6,4 miliar tersebut.
Direktur LSM Bojonegoro Institute, Syaiful Huda mengatakan, pengadaan kendaraan dinas untuk 10 kepala Instasi Forkopimda tidak tepat sasaran, mengingat dana yang demikian besar itu masih banyak peruntukannya terutama untuk penanganan kemiskinan dan pembangunan daerah lainnya yang lebih bermanfaat.
"Berdasarkan data kemiskinan di Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di daerah penghasil migas ini masih cukup tinggi, senilai 178 ribu jiwa atau 14,34 persen. Selain itu, masyarakat juga masih membutuhkan anggaran kesehatan, pendidikan dan lainnya. Maka pengadaan kendaraan dinas tersebut terlalu berlebihan," kata Syaiful Huda, Sabtu (24/3).
Pengadaan 10 unit kendaraan dinas baru untuk Forkopimda tambah dia, telah menciderai nurani masyarakat. Karena kalangan kepala-kepala instansi ini belum menunjukkan kinerjanya sebagai wakil rakyat di daerah itu.
"Pengadaan kendaraan dinas sangat tidak efektif terhadap kondisi masyarakat saat ini, khususnya para petani yang baru saja mengalami gagal panen," jelasnya.
Syaiful memaparkan, bila anggaran Rp 6,4 miliar digunakan untuk pengentasan kemiskinan seperti, memberikan suntikan modal usaha untuk keluarga miskin. Bila per keluarga disalurkan senilai Rp 2,5 juta, maka sekitar 2.560 ribu keluarga miskin dapat tertangani dan yang pasti bermanfaat.
"Misalnya Rp 2,5 juta dibelikan kebutuhan sesuai kebutuhan mereka, seperti satu ekor kambing untuk rumah tangga miskin. Masing-masing keluarga bisa dapat antara 2-3 ekor kambing. Lumayan kan untuk usaha sampingan warga miskin," pungkasnya.
(yud/JPC)
0 Response to "Pengadaan Kendaraan Dinas Forkopimda Bojonegoro Disorot"
Posting Komentar