Setelah sempat tegang sekitar 15 menit, mahasiswa dan pemuda ini akhirnya legowo untuk menyampaikan aspirasi hanya di depan lobi kantor Gubernur Sumbar. Selain Nazwir, mereka ditemui oleh tiga pejabat Pemprov Sumbar lainnya yakni, Asisten III Pemprov Sumbar Jefrinal Arifin; Staf ahli Gubernur Nasridal Patria dan Kepala Bidang (Kabid) Batu Bara dan Mineral Dinas ESDM Sumbar Jon Edward.
Dalam kesempatan itu, Jon Edward mengatakan, peningkatan IUP dari eksploitasi ke operasi produksi baru ditangani Provinsi. Sebelumnya, izin-izin tersebut berada di bawah pemerintah Kabupaten Pasaman. Seyogyanya, Amdal harus meminta persetujuan masyarakat.
"Seharusnya, aksi ini dilakukan sebelum Amdal diselesaikan. Sebab, jika izin lingkungan dicabut, secara otomatis IUP dicabut," terang Jon Edward, Selasa (27/3).
Pemerintah provinsi katanya, mengeluarkan izin tentu berdasarkan dokumen lingkungan. Sedangkan Amdal lokasi tambang tersebut dulunya berasal dari kabupaten terkait. "Sekarang kita lagi adendum Amdal-nya. Kita akan upayakan membantunya dalam proses adendum berkordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup," terang Jon Edward.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir mengatakan, tuntutan para mahasiswa dan pemuda Pasaman ini akan segera dibicarakan dengan Gubernur Sumbar. "Jadi, bukan pak gubernur tak mau bertemu. Tapi, sekarang beliau sedang dinas ke luar negeri. Dua pekan kedepan, kami akan ke lapangan. Sekaligus berdiskusi dengan pejabat terkait di Pasaman," bebernya.
Mendengar penjelasan-penjelasan yang dibeberkan para pejabat Gubernur Sumbar itu, para pendemo akhirnya mau menerima. Mereka pun membubarkan diri. "Kalau janjinya tidak ditepati, kami akan datang lagi ke kantor Gubernur Sumbar," teriak salah seorang pendemo sembari meninggalkan kantor Gubernur Sumbar.
Sebelumnya, mereka mendesak untuk bertemu dengan Gubernur Sumbar. Desakan itu karena mereka ingin menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait keberadaan tambang emas di Pasaman.
"Mana pak Gubernur, pak? Kami ingin bertemu beliau yang telah kami pilih menjadi pemimpin. Selama ini, kami hanya melihat beliau di TV, surat kabar dan berita-berita. Kami ingin menyampaikan kegelisahan masyarakat di kampung kami karena tanah mereka dijajah perusahaan tambang," teriak peserta aksi.
Menurutnya, aktivitas tambang sangat merugikan masyarakat. Bahkan, telah memancing konflik saudara. "Yang diuntungkan tambang ini adalah orang-orang asing yang menanamkan modal besar. Kami lihat daerah lain hancur gara-gara tambang," kata koordinator aksi, Hendra.
Dalam orasinya, para pendemo ini menuntut Pemerintah untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar Nomor:544-274-2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan.
"Sebelum terjadi pertumpahan darah, segera cabut tambang itu. Kami masih bisa hidup tanpa harus ada aktivitas tambang di kampung kami," tandasnya.
(rcc/JPC)
0 Response to "Pemprov Janjikan Tinjau Tambang emas Pasaman Dua Pekan Kedepan"
Posting Komentar