Hal itu diungkap jaksa dalam sidang perdana mantan Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Dalam surat dakwaan Anang Sugiana Sudihardjo, terungkap adanya pemberian 'komitmen fee' ke sejumlah anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ilustrasi kasus e-KTP (Dok.JawaPos.com)
Menurut jaksa, sejak awal pembahasan proyek e-KTP, telah disepakati bahwa setiap perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, masing-masing punya tanggung jawab untuk memberikan fee kepada pejabat terkait sebesar 10 persen. Angka tersebut terdiri atas, 5 persen untuk kalangan DPR, 5 persen lagi untuk pejabat Kemendagri.
PT Quadra Solution, merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI, selain Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.
"PT Sandipala Artha Putra bertanggung jawab memberikan fee kepada Gamawan Fauzi melalui Asmin Aulia sebesar 5 persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh," kata jaksa.
"PT Quadra Solution bertanggung jawab memberikan fee kepada Setya Novanto dan anggota DPR lainnya sebesar 5 persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh," lanjutnya.
Sementara itu, ungkap jaksa lagi, Perum PNRI bertanggung jawab memberikan fee kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman beserta stafnya sebesar 5 persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.
"Keuntungan bersih masing-masing anggota konsorsium setelah dipotong pemberian fee tersebut adalah sebesar 10 persen," tutur jaksa.
Menurut jaksa, adanya komitmen fee tersebut pertama kali diungkap oleh Irman. Pada Februari 2010, Irman memberitahu Andi Agustinus alias Andi Narogong bahwa dalam proyek pengadaan e-KTP terdapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang nantinya harus ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
"Bulan Juni 2010, Andi Agustinus menyampaikan informasi dari Irman kepada Setya Novanto agar para calon peserta proyek e-KTP terlebih dahulu memberikan komitmen fee sebesar 5 persen yang diminta oleh DPR RI. Setya Novanto menyetujuinya, bahkan menyampaikan kalau tidak dipenuhi maka dirinya tidak akan membantu pengurusan anggarannya," ungkap jaksa.
Hingga kini, pengusutan dugaan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun ini masih terus bergulir.
Sejumlah nama anggota DPR dan pejabat Kemendagri telah terseret dalam kasus tersebut, di antaranya mantan Ketua Umum DPR RI Setya Novanto, pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, hingga Direktur PT Murakabi Sejahtera sekaligus keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan yang disebut sebagai orang kepercayaan mantan ketua DPR RI, Made Oka Masagung.
(ipp/JPC)
0 Response to "Penggarap e-KTP Diminta Beri Fee 10 Persen ke DPR dan Kemendagri"
Posting Komentar